banner 728x250

Dana BOS dan Dana Pendidikan Gratis Indikasi di Rampas Oleh Kepentingan.

banner 120x600
banner 468x60

Tempoepos.com | Gowa, Sulawesi Selatan 31 Juli 2023

Indikasi adanya keganjalan yang butuh Transparansi Publik karena semua terkunci, ibarat satu komando,

banner 325x300

UU No. 14 Tahun 2008,

Sangsi hukum pungli di sekolah bisa dikenakan pasal korupsi undang-undang nomor 20 tahun 2001 pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemerasan pasal 368 kuhp jika pelaku merupakan PNS dikenakan pasal 423 kuhp ancaman 6 tahun tindak pidana ancaman lebih besar pasal 12 E UU tipikor, ancaman hukuman 4 tahun maksimal 20 …

Dari penelusuran di beberapa Sekolah Awak Media mencoba mencari kebenaran atas informasi Indikasi pungli, tapi setiap kepala sekolah di tanya, rata rata mereka tidak bisa menjawab, kecuali jawabannya “jangan tanya saya pak..

Poin satu.” Indikasi “?

perlu dipertanyakan kepada Korwil Kecamatan Sekabupaten Gowa UU No. 14 Tahun 2008, tentang

adanya Pungutan Liar antara

Rp. 300.000-Rp 45.0000 per sekolah SD/SMP, mengatasnamakan Rekomendasi Pencairan Dana BOS dan Pend.Gratis,

Jika itu benar sungguh betapa Kharisma Pendidikan Gratis di Gowa menyayat hati dan sangat mengecewakan.

 

Poin dua.” Indikasi.”?

begitu susahnya mendapatkan informasi yang valid, khususnya oleh satuan pendidikan mulai dari kepala sekolah, komite sekolah yang berperan dalam meningkatkan kualitas tata kelola layanan di sekolah, hari ini publik butuh kejelasan. adanya pungutan Dana BOS untuk 1 Orang siswa Rp. 6.000- Rp. 7500. SD/SMP Persemeste .

Sumber terpercaya. di jamin siap bersaksi.

Sekali lagi Korwil sekabupaten Gowa wajib memberikan informasi sesuai dengan

UU No. 14 Tahun 2008,

Padahal penyempurnaan aturan dana BOS dari tahun ke tahun dalam rangka meningkatkan kualitas layanan agar menjadi lebih baik lagi,” tapi apa yang terjadi, dana BOS ibarat setumpuk harta Karun, intrik dengan kepentingan yang tidak lagi berpegang pada juknis dan juklak penggunaan dana BOS.

Dana BOS yang dikelola langsung oleh sekolah harus diterapkan dengan prinsip manajemen berbasis kebutuhan sekolah, bukan kebutuhan orang orang yang pendidikan tinggi tapi otaknya hanya memikirkan uang Negara.

Jika semua terungkap, masyarakat Gowa berharap proses hukum pelakunya, pengembalian tidak bisa mengampuni kebejatan pikirannya, karena mereka tenaga pendidik.

Satuan pendidikan kini memiliki kewenangan mulai dari perencanaan hingga pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

“Satuan pendidikan dalam program Merdeka Belajar ini memiliki otoritas penuh untuk melakukan perencanaan-perencanaan.

Tetapi tentunya perencanaan yang dibuat harus didukung oleh data, fakta dan kebutuhan sekolah dalam meningkatkan layanan operasional.

Di sinilah pentingnya sekolah harus selalu mengupdate data di Dapodik. agar ketika sekolah membuat perencanaan  ini sesuai dengan fakta dan kondisi sekolah yang ada,”

Sekolah yang memiliki kewenangan dalam penggunaan dana BOS harus menggunakan sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS.

Kemudian penggunaan dana BOS juga harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS sekolah, guru serta komite sekolah.

Bersambung….

Sumber terpercaya.”

RGB. Pemerhati Pendidikan.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *