banner 728x250

Aktivitas Penimbunan Ilegal di Desa Tamannyeleng Melanggar UU Minerba

banner 120x600
banner 468x60

Tempoepos.com | 15/10/2023. Desa Tamannyeleng Kec. Barombong Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, penimbunan lokasi perumahan semakin tidak mempertimbangkan dasar hukum atas pelaksanaan kegiatan, merasa kebal hukum atas pelanggaran MENADAH, menampung, membeli dari sumber tanah tambang yang tidak memiliki alas hukum.

Lokasi tersebut wajib mendapatkan perhatian aparat hukum, sudah jelas regulasinya dan peraturan yang mengikat.

banner 325x300

Termasuk penimbunan itu melanggar hukum Minerba.

Tindakan menimbun dari sumber tambang ilegal merupakan pelanggaran Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf f UU Minerba. Pasal tersebut menyebutkan bahwa melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa izin atau melakukan penimbunan hasil pertambangan dari kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin pertambangan adalah tindakan yang dilarang.

Selain itu, penadahan hasil tambang ilegal juga merupakan tindakan yang melanggar hukum dan bisa dijerat dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pencurian

M Ridwan Makkulau Humas Lembaga Poros Rakyat Indonesia, mengimbau masyarakat jangan diam melihat potensi kegiatan yang bisa merugikan pemerintah setempat. dan bisa melaporkan keberadaan penimbunan liar kepada pihak berwenang.

Minimnya pengawasan dan penegakan hukum, banyak pihak yang seenaknya Menimbun Tampa memperhitungkan dampak lingkungan, dan resiko kerugian warga sekitar, paling parahnya pendapatan daerah di abaikan.

Humas DPP Lembaga Poros Rakyat Indonesia, mendesak ” jajaran APH untuk meninjau dan menjalankan regulasi hukum, demi terciptanya keadilan yang merata di negara kesatuan Republik Indonesia.

Jika Polres Gowa tidak tegas, maka kami berharap Polda Sulawesi Selatan diminta untuk mengambil tindakan tegas dan terukur dalam mengatasi kegiatan Pengadaan timbunan ilegal tersebut.

Tindakan yang diambil di antaranya, melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku tambang ilegal dan Penadah, penampung material dari tambang Ilegal.

Di tambahkan oleh Dg Ropu melihat bahwa potensi atau resiko dampak lingkungan sekitar wilayah penimbunan di Desa Tamannyeleng perlu mendapat analisa kelayakan, karena wilayah sekitar penimbunan adalah wilayah Banjir dan genangan Air, bahwa semua pihak wajib melihat tingkat keamanan warga sekitar yang bisa mendapatkan resiko banjir. tutup Humas Lembaga Poros Rakyat Indonesia.

 

……..

Mappatabe untuk di berikan tanggapan

Supaya berita berimbang.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *